Awak Media Minta Audit Dana Publikasi Diskominfo Bungo

Muara Bungo – Sejumlah awak media yang menjalin kontrak kerja sama publikasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bungo merasa kecewa. Hal itu terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bungo soal pembayaran tagihan publikasi terhadap media.

Ilham, salah satu perwakilan media mengatakan hingga saat ini baru ada satu kali pembayaran pada tahun 2023. Saat dipertanyakan, pihak Dinas Kominfo tidak  memberikan jawaban yang jelas soal dana publikasi tersebut.

“Tadi kami bersama-sama mendatangi Dinas Kominfo untuk mempertanyakan anggaran media, namun PLT Kepala Dinas beserta Kabid berusaha menghindari kami dan tidak mau menemui kami,” ujar Ilham, Selasa (7/11/2023).

Dengan tidak adanya kejelasan dari Dinas Kominfo ini, kata Ilham dirinya beserta beberapa orang awak media lainnya berencana akan melakukan aksi unjuk rasa. Nantinya, ia sendiri yang akan menjadi koordinator aksi. Aksi tersebut direncanakan akan digelar pada Senin, 13 November 2023.

“Surat Pemberitahuan (SPT) sudah kami siapkan. Rencananya aksi akan kami gelar di beberapa titik seperti, rumah dinas Bupati, Dinas Kominfo, Bapeda dan juga kantor Kejaksaan Negri Bungo,” sebut Ilham.

Dalam aksi nanti, lanjut Ilham, ada beberapa poin yang akan disampaikan. Diantaranya adalah meminta Bupati Bungo untuk mencopot PLT Kadis Kominfo yang dianggap tidak layak dalam menjabat. Kemudian, pihaknya juga akan mendesak Kejaksaan untuk melakukan audit anggaran Dinas Kominfo.

“Kami menduga ada permainan anggaran pada Dinas Kominfo Bungo. Sebenarnya anggarannya ada, yang disetujui oleh DPRD Bungo. Namun, pada kenyataannya anggaran tersebut tidak tahu larinya kemana sehingga hanya ada satu kali pembayaran,” ungkapnya.

Sementara itu Leni selaku Kasi bidang anggaran media di Dinas Kominfo Bungo saat ditemui sejumlah media di ruang kerjanya mengatakan anggaran media hanya bisa dibayarkan cuma 3 bulan.

“Karena keterbatasan anggaran, tagihan media hanya bisa dibayarkan selama 3 bulan. Untuk informasi lebih lanjut sebaiknya tanyakan langsung pada pak Kadis ataupun pak Kabid karena beliau yang lebih paham,” sebutnya. (btc)