Muara Bungo bungotoday.com – Aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja akan kembali digelar pada hari ini, Selasa (20/10/2020). Aksi akan digelar oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga buruh.
“Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia,” kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian Putra Muhammad Puhi, lewat siaran pers tertulis, Senin (19/10/2020), seperti diberitakan detik.com.
Dalam siaran pers tertulisnya, Remy menilai UU Cipta Kerja merampak hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan menguntungkan penguasa oligarki. Untuk menolak UU Cipta Kerja, cara pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai BEM SI bukan langkah yang efektif.
“Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut. Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi,” tutur Remy.
“Berdasarkan hal tersebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja, serta kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Remy.
Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan demonstrasi digelar berbarengan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Iya, besok (hari ini) aksi di Istana Negara,” kata Nining saat, Senin (19/10/2020), seperti dikutip CNBC Indonesia.
Nining menyebut para buruh akan melakukan long march dari Universitas Indonesia (UI), Salemba hingga depan Istana Kepresidenan Jakarta. Buruh dari berbagai serikat pekerja akan bergabung dalam aksi besok.
Nining menegaskan tuntutan para buruh masih sama dengan aksi demonstrasi sebelumnya. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).
Merespons aksi massa, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan intelijen terkait rencana aksi massa. Mereka yang berunjuk rasa berasal dari mahasiswa hingga buruh.
“Ya kita kita belum bisa menyatakan berapa banyak, tetapi kita sudah mengantisipasi dan bagaimana caranya kita untuk memisahkan. Kita sedang melakukan mapping, berapa banyak mereka (jumlah pendemo) yang akan turun, kemudian kita akan mengantisipasi perbuatan yang harus kita siapkan untuk kegiatan besok kalau memang ada aksi. Kalau di sekitaran istana, sudah kita map sekitar 6 ribu personel,” kata Heru.
“Pada prinsipnya kami kepolisian selalu akan memberikan wadah kepada mereka yang akan melaksanakan demo, karena memang demo ini diatur dalam Undang-Undang. Tetapi kami mengimbau aksi demo ini jangan ditumpangi oleh pihak-pihak lain yang akan mengacaukan situasi Jakarta,” lanjutnya di laman detik Jambi.(Cncb)
