Muara Bungo – Bupati Bungo Mashuri membuka secara langsung acara Rapat Koordinasi dan Pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Deputi bidang koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo, Selasa (4/4/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo, Ketua DPRD Bungo, Wakil ketua I DPRD Bungo, Wakil Ketua II DPRD Bungo, Staf ahli Bupati, Asisten, kepala OPD, Kasatgas Supervisi I Koordinator Supervisi Maruli Tua, Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah 1 Tri Desa Adi Nurcahyo.
Bupati Bungo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada perwakilan dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, Kabupaten Bungo.
“Saat ini pemerintah Kabupaten Bungo tengah bekerja keras untuk terwujudnya Visi Bungo Maju dan Sejahtera (Master) Tahun 2026,” ungkapnya.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa salah satu misi yang ingin kami capai ialah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kesempatan yang baik ini, dapat kami laporkan kepada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, bahwa capaian MCP Kabupaten Bungo selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2021 sebesar 78% atau peringkat ke-8 se-Provinsi Jambi dan tahun 2022 sebesar 82% atau peringkat ke-3 se-Provinsi Jambi,” jelas Mashuri lagi.
Dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Bungo, Mashuri mengaku telah menegaskan tentang pentingnya pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), baik bagi aparat eksekutif maupun anggota lembaga legislatif.
“Berdasarkan data terakhir per-tanggal 31Maret 2023, realisasi Wajib Lapor LHKPN aparat eksekutif sudah terpenuhi 100%. Begitu pula dengan realisasi Wajib Lapor LHKPN bagi anggota lembaga legislatif, dimana data terakhir juga menunjukkan capaian
terpenuhi 100%,” tambah Bupati. (btc)
